Assalammu'alaikum Wr. Wb. Salam sinergi sobat semua, kali ini saya ini share tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Perijinan dan Non Perijinan pada Kecamatan.
 |
| Prosedur dan Kebijakan |
Menurut BAB II pada Perbup ini bahwa Prinsip Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip pelayanan publik, yaitu :
- kesederhanaan;
- kejelasan;
- kepastian waktu
- akurasi;
- keamanan dan kenyamanan;
- tanggung jawab;
- kelengkapan sarana dan prasarana;
- kemudahan akses;
- kedisiplinan, kesopanan dan keramahan;
- tidak diskriminatif;
- kejujuran; dan
- kecermatan/ketelitian.
Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Perizinan dan Non Perizinan from Raden Andriansyah Sastradjumena
Baca Juga : Materi Sosialisasi dan Pengawasan Pungli
Sobat, apabila mempunyai usaha perdagangan mikro bisa dimohon untuk mendapat perizinin. Persyaratan Izin Usaha Perdagangan Mikro sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2) huruf e, sebagai berikut :
- formulirpermohonan yang ditandatangani oleh pemohon diatas materai;
- surat kuasa dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk penerima kuasa apabila pengurusan perizinan dikuasakan kepada orang lain;
- fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemohon;
- fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak;
- fotokopi Surat KeteranganDomisili Usaha dari Kepala Desa/Lurah;
- pas foto ukuran 3 x 4 berwarna 2 (dua) lembar;
- fotokopi tanda lunas Pajak Bumi dan Bangunan tahun terakhir; dan
- bagi permohonan daftar ulang melampirkan Izin Usaha Perdagangan asli dan neraca perusahaan.
Baca Juga : Cara Sukses Melalui 13 Prinsip
Lebih lengkapnya Silakan Download di
 |
| Download SOP Perijinan dan Non Perijinan |
Demikian, beberapa kutipan dari Perbub tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Perizinan dan Non Perizinan pada Kecamatan.
Post a Comment for "Standar Operasional Prosedur (SOP) Perizinan dan Non Perizinan pada Kecamatan"